Equityworld Futures : Makassar, Komitmen kuat dan ketegasan kebijakan Pemerintah mengembangkan industri perkapalan dinilai menguntungkan pelaku dan pekerja di industri ini. Apalagi setelah menargetkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mengoptimalkan transportasi laut, Presiden RI Joko Widodo mewajibkan BUMN dan instansi membeli kapal dari galangan kapal dalam negeri.

“Ini membuka optimisme kita, terutama rekan-rekan pengusaha galangan dan pekerjanya. Ini juga menegaskan bahwa saat ini merupakan era terbaik bagi industri perkapalan. Artinya pemerintah bukan hanya berwacana memberikan keberpihakan tapi lebih dari itu, Presiden berani mengambil langkah konkret mewajibkan pembelian kapal dari domestik,” ungkap Menteri Perindustrian Saleh Husin di Makassar, Senin 3 Agustus 2015.

enteri Perindustrian Saleh Husin mendengarkan penjelasan Direktur Industri  Alat Transportasi Darat selaku Komisari PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Soerjono mengenai proses produksi kapal disaksikan Dirut PT IKI Saiful Abdat Bandung Bismoro di Makassar, (3/8/2015).

Menperin berada di Sulawesi Selatan mengunjungi beberapa pusat industri. Salah satunya galangan kapal PT Industri Kapal Indonesia (IKI) yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai industri strategis, perkapalan berperan vital dalam mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia melalui optimalisasi transportasi laut. Untuk itu, industri ini harus mampu menopang dan mendukung pengembangan armada kapal nasional baik melalui pembangunan kapal baru maupun jasa reparasi.

Berdiri sejak 1977, IKI melakukan pembuatan kapal, reparasi kapal, alat apung sejenisnya dan produk jasa lain dalam rangka diversifikasi usaha.

Perusahaan ini memiliki dua unit produksi yaitu unit galangan Makassar dan Bitung, Sulawesi Utara. Beberapa kapal besar yang telah dibangun ialah KM Makassar yang merupakan kapal full container 4.180 DWT, Kapal Patroli KRI Andai TNI AL, Ferry Ro-Ro (600 GT), Kapal Perintis yang melayani angkutan barang dan penumpang (750 DWT).

“Lokasi dua unit galangan IKI juga strategis. Yang Makassar sebagai poros lalu lintas komoditas, logistik dan penumpang Indonesia barat-timur dan Bitung yang menghadap langsung samudera Pacifik,” ujar Menperin sembari menegaskan mendorong perusahaan ini lebih produktif.

Di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta, Makassar, Menperin Saleh Husin juga hadir dalam pencanangan Gerakan Peningkatan Ekspor 3 Kali Lipat dan Sulawesi Selatan ber-SNI. Presiden RI Joko Widodo memimpin pencanangan gerakan ini secara langsung yang dilajutkan dengan melepas pengiriman 27 komoditas Sulsel ke 24 negara dengan nilai ekspor mencapai Rp 1,21 trilliun.

Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam kunjungannya ke PT. Mars Symbioscience Indonesia mencoba bubuk cokelat disaksikan Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Abdul Rochim dan Vice President Supply Mars Asia Pasific Mr. Peter Whiteside pada kunjungan pabrik PT Mars Symbioscience Indonesia yang memproduksi bubuk coklat di Makassar, (3/8/2015).

Industri Kakao

Di Makassar, Menperin juga menyambangi salah satu industri olahan kakao yang memproduksi cokelat, PT Mars Symbiocience Indonesia.

Perusahaan ini berkapasitas produksi 6.000 ton kakao bubuk dan 5.000 ton lemak kakao. Mars menyerap tenaga kerja 150 orang dan menanam investasi sebesar USD 24,3 juta.

Sejauh ini, menurut data Kemenperin, jumlah perusahaan pengolah kakao yang pada 2010 sebanyak 15 perusahaan, telah berbiak menjadi 19 perusahaan pada 2015 ini. Kemenperin juga mencatat, kapasitas produksi juga berlipat ganda dari 345 ribu ton menjadi 765 ribu ton.

Ekspor kakao olahan juga menorehkan catatan positif seiring peningkatan sepanjang 2014 sebesar 23,4 persen dibanding tahun 2013. Ini karena biji kakao dalam negeri sudah mulai diserap industri hilir kakao dalam negeri.

“Yang juga menggembirakan adalah beroperasinya kembali lima industri pengolahan kakao yang sebelumnya tidak beroperasi dan meningkatnya kapasitas 8 perusahaan pengolahan kakao,” ujar Saleh Husin.

Nilai investasi juga meroket 140 persen dari USD 250 juta pada 2010, menjadi USD 600 juta pada 2014.

Guna memudahkan investasi industri kakao atau cokelat, Pemerintah menyiapkan infrastruktur, pelayanan satu pintu, fasilitas fiskal berupa tax allowance dan pembebasan bea masuk atas impor mesin pengolahan.