Equityworld Futures : Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Salah satu dokumen yang mereka serahkan adalah visi dan misi jika terpilih memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Dalam dokumen yang diperoleh dari KPU, Rabu (21/5/2014), visi misi Jokowi-JK diberi judul ‘Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian’ yang tertuang dalam 42 halaman.

Visi dari pasangan ini adalah ‘Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’.

Sementara misinya terbagi dalam 7 poin yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkperibadian dalam kebudayaan.

Selengkapnya bisa klik tautan di bawah ini:

1. Kemandirian Ekonomi Jadi ‘Jualan’ Utama :

http://images.detik.com/content/2014/05/21/4/074431_jokowi.jpg

Di bidang ekonomi, Jokowi-JK menilai banyak kelemahan yang terjadi saat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup, serta ketergantungan akan pangan dan energi dari negara lain.

Pemerintah hingga saat ini belum mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar. Harapan penguatan sendi-sendi ekonomi menjadi semakin jauh dan negara tidak mampu memberikan jaminan kualitas hidup bagi rakyat. Pemerintah pun dinilai melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan.

Oleh karena itu, pasangan ini mengedepankan pemikiran Tri Sakti dari Bung Karno yang salah satunya adalah berdikari dalam bidang ekonomi. Ini diwujudkan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam produksi serta distribusi nasional. Negara diharapkan memiliki karakter kuat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warganegara.

Berdikari dalam hal ekonomi, lanjut Jokowi-JK, bukan berarti defensif atau menutup diri dari dunia luar. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling bergantung senantiasa berubah, baik konstelasinya, perkembangannya, maupun nilai-nilai dasar yang mempengaruhinya.

 

2. Kaji Merger Hingga Penghapusan Daerah Otonom

http://images.detik.com/content/2014/05/21/4/074505_jokowi15rachmandalam.jpg

Dalam hal pembangunan, Jokowi-JK memilih membangun Indonesia dari pinggiran. Artinya, pembangunan harus dimulai dari daerah dan desa.

“Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi membantu daerah-daerah yang kapasitasnya belum cukup memadai. Pada akhirnya, ini akan memperkuat daya saing Indonesia secara global,” sebut dokumen itu.

Desentralisasi, lanjut Jokowi-JK, juga akan menjadi ujung tombak pengelolaan pemerintahan. “Kami akan melakukan reformasi hubungan keuangan pusat dengan daerah,” jelas dokumen itu.

Jokowi-JK pun berjanji akan melakukan pemerataan antar wilayah, antara Jawa dengan luar Jawa, bagian barat dengan timur, atau desa dengan kota. “Kami akan mendorong daerah untuk untuk melakukan pemotongan biaya rutin dan lebih banyak mengalokasikan untuk pelayanan publik,” jelas pernyataan mereka dalam dokumen

Pemerintah pusat, tambah Jokowi-JK, akan berfungsi sebagai pembina dan pengawas termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan. “Kami juga mendorong kemungkinan penggabungan maupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi.”

 

3. Janji Bangun 2.000 Km Jalan, 10 Pelabuhan, dan 10 Bandara

http://images.detik.com/content/2014/05/21/4/074538_jokowi16rachmandalam.jpg

Salah satu program yang diusung pasangan ini adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Untuk itu, ada sejumlah agenda yang dijanjikan.

Pertama adalah membangun jalan baru sepanjang 2.000 km. Selain itu, Jokowi-JK juga berjanji akan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Kedua adalah membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Selain pelabuhan, Jokowi-JK juga punya program untuk membangun 10 bandara baru dan memperbaiki yang sudah ada.

Ketiga adalah membangun pasar tradisional. Jokowi-JK berjanji akan membangun 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi yang ada.

Keempat adalah menciptakan pelayanan investasi dan perizinan satu pintu. Proses perizinan ditargetkan dipangkas menjadi maksimal 15 hari. Selain itu, Jokowi-JK juga menjanjikan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendoorng investasi di sektor hulu-menengah.

Kelima adalah mendirikan Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Ini dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan dalam proyek-proyek infrastruktur.

“Kami juga akan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memiliki peluang besar seperti industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata,” sebut dokumen itu.

 

4. Janji Bangun 2.000 Km Jalan, 10 Pelabuhan, dan 10 Bandara

http://images.detik.com/content/2014/05/21/4/074538_jokowi16rachmandalam.jpg

Salah satu program yang diusung pasangan ini adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Untuk itu, ada sejumlah agenda yang dijanjikan.

Pertama adalah membangun jalan baru sepanjang 2.000 km. Selain itu, Jokowi-JK juga berjanji akan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Kedua adalah membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Selain pelabuhan, Jokowi-JK juga punya program untuk membangun 10 bandara baru dan memperbaiki yang sudah ada.

Ketiga adalah membangun pasar tradisional. Jokowi-JK berjanji akan membangun 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi yang ada.

Keempat adalah menciptakan pelayanan investasi dan perizinan satu pintu. Proses perizinan ditargetkan dipangkas menjadi maksimal 15 hari. Selain itu, Jokowi-JK juga menjanjikan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendoorng investasi di sektor hulu-menengah.

Kelima adalah mendirikan Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Ini dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan dalam proyek-proyek infrastruktur.

“Kami juga akan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memiliki peluang besar seperti industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata,” sebut dokumen itu.

 

5. Kemandirian Ekonomi

http://images.detik.com/content/2014/05/21/4/074613_jokowismes.jpg

Kemandirian ekonomi menjadi salah satu kampanye utama dari duet ini. Untuk itu, Jokowi-JK berjanji akan menggerakkan sektor-sektor strategis untuk mendukung perekonomian nasional.

Di bidang pertanian, kemandirian bisa terwujud melalui beberapa program. Pertama adalah perbaikan irigasi rudak dan pembangunan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah.

Kedua adalah mencetak 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa. Ketiga adalah pendirian Bank Petani dan UMKM.

Keempat adalah membangun gudang dengan fasilitas pasca panen di setiap sentra produksi. Kelima, pemulihan kualitas kesuburan lahan.

Sementara untuk kemandirian energi, Jokowi-JK punya sejumlah program. Pertama adalah pengurangan impor minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi dalam negeri.

Kedua adalah dengan peningkatan efisiensi BUMN penyedia energi seperti Pertamina, PLN, dan PGN. Keempat adalah pembangunan pipa gas. Kelima adalah pengembangan energi terbarukan.

“Kami juga akan mengutamakan pemakaian batu bara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri,” sebut dokumen itu.

Sedangkan untuk kedaulatan di bidang keuangan, ini lah program Jokowi-JK. Pertama adalah memperluas inklusi keuangan, minimal 50% penduduk bisa mengakses lembaga keuangan.

Kedua adalah mencapai tax ratio menjadi 16% terhadap PDB. Ketiga adalah pengurangan utang pemerintah. Keempat adalah pengetatan penjualan saham bank nasional kepada investor asing.

 

6. Produksi Perikanan Naik 4 Kali Lipat

http://images.detik.com/content/2014/05/21/4/074648_ikan320.jpg

“Kami berkomitmen untuk pembangunan ekonomi maritim, pertama melalui peningkatan kapasitas dan pemberian akses sumber modal melalui bank pertanian,” sebut dokumen tersebut seperti dikutip Selasa (20/5/2014).

Kedua, Jokowi-JK juga berjanji untuk membangun 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan.

“Ketiga, kami berkomitmen dalam pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing. Kami juga berkomitmen mengurangi intensitas penangkapan ikan di kawasan overfishing,” papar dokumen itu.

Kempat, Jokowi-JK berjanji untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan di pesisir pantai dan laut. Kelima, meningkatkan luas konservasi perairan yang dalam 5 tahun mendatang menjadi 17 juta hektar.

Keenam adalah penerapan best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan. Kedelapan, mendesain ulang wilayah pesisir untuk mendukung kinerja pembangunan maritim.

“Kami berkomitmen meningkatkan produksi perikanan menjadi sekitar 40-50 juta ton pada 2019,” tegas dokumen itu.

 

7. Target Kemiskinan Tersisa 5-6% pada 2019

http://images.detik.com/content/2014/05/21/4/074734_jokowicapres.jpg

Jokowi-JK berkeyakinan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pembangunan di daerah. Hal tersebut tertuang dalam dokumen berjudul ‘Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian’ yang merupakan misi, visi, dan program aksi Jokowi-JK.

“Kami berkomitmen untuk membangun perimbangan pembangunan kawasan. Pertama melalui pembangunan fasilitas produksi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional, dan sebagainya,” sebut dokumen itu seperti dikutip Selasa (20/5/2014).

Langkah kedua adalah redistribusi kepemilikan aset (seperti lahan) dan implementasi persaingan usaha yang sehat. Ketiga adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan keterampilan secara gratis.

Keempat adalah evaluasi komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih dapat mencerminkan pemerataan, bukan sekedar perhitungan anggaran. Kelima adalah peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan.

Keenam adalah implementasi pelayanan dasar yang prima melalui pembangunan 50.00 rumah sehat dan mengembangkan 6.000 puskemas dengan fasilitas rawat inap. Ketujuh adalah implementasi jaringan sosial nasional secara merata.

Kedelapan adalah pemberian subsidi pangan, ketersediaan air bersih, menjaga daya beli masyarakat dan menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, serta penciptaan pasar bagi produksi usaha mikro.

sumber detik.com