equityworld futures surabayaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kesepakatan impor beras dari Vietnam dan Thailand, dalam rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Darmin menjelaskan, keputusan untuk mengimpor beras lantaran dampak El Nino akan mengganggu produksi beras.

Di sisi lain, stok Perum Bulog makin tiris. Ketersediaan beras di gudang Bulog, kata Darmin tidak sampai 1,7 juta ton. Sebanyak 900.000 ton diantaranya merupakan stok beras komersial dengan jenis premium.

“Untuk medium sedikit sekali. Padahal kita masih punya dua bulan tambahan beras sejahtera 13-14. Kalau ini dikeluarkan, sementara bulan ini musim panen terakhir, habis, kita harus tunggu (panen) bulan Maret tahun depan,” ujar Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu pun dengan sangat hati-hati menjelaskan kepada parlemen, pilihan impor adalah yang terbaik. Sebab, menurut Darmin, pemerintah tidak mau bertaruh dengan nasib rakyat banyak, yang merupakan sasaran penerima beras sejahtera.

Pemerintah pun telah berbicara dengan Vietnam dan Thailand. Namun, keputusan impor sudah didahului oleh China. yang membuat kesepakatan impor beras dari Vietnam. “Sehingga yang bisa kita komit, jauh di bawah yang kita harapkan,” kata dia.

Ditemui usai rapat, Darmin menuturkan, komitmen pasokan beras dari dua negara tetangga itu masih di bawah 1 juta ton.

Sebagaimana diketahui, usai pemberitaan yang rilis di laman media Vietnam, The Saigon Times, belum ada pejabat pemerintah yang mau buka suara terkait kesepakatan impor beras. Padahal, keterbukaan mengenai impor beras menjadi penting lantaran pasar beras masih bersifat oligopoli dan rentan permainan spekulan.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, pemerintah sebaiknya perlu mengumumkan dengan terbuka keputusan impor beras. Sebab, selama ini tata niaga beras masih didominasi sistem pasar oligopoli dan sarat permainan kartel atau para spekulan.

“Begitu dia (spekulan) melihat pemerintah tidak punya cadangan, ya dia seenaknya (membentuk harga),” kata Enny kepada Kompas.com, Minggu (11/9/2015).

Pejabat pemerintah baru mau buka suara setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan adanya rencana pemerintah mengimpor beras dari Vietnam. Kalla menyebutkan bahwa kesepakatan impor beras Vietnam sudah diputuskan dalam rapat antara Presiden Joko Widodo dengan para menteri.

“Ada prosesnya kan, sudah lama, itu sudah sesuai dalam rapat dengan presiden dan menteri,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/10/2015).

Menurut Kalla, impor beras Vietnam diperlukan sebagai langkah antisipasi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menghadapi El Nino sehingga perlu berkonsentrasi dalam menjaga cadangan beras.