Equityworld Futures-Sesudah 71 thn Indonesia merdeka, Presiden Joko Widodo menyebut bangsa Indonesia masihlah mesti tetap berjuang memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan & kesenjangan sosial.

Utk mengatasi persoalan tersebut, sehingga sesudah th dulu Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo meletakkan fondasi pembangunan nasional yg kokoh, sehingga memasuki th ke-2 di thn 2016 ini, pemerintah bertekad melaksanakan percepatan pembangunan.

“Tahun 2016 ini bakal dinamakan yang merupakan Thn Percepatan Pembangunan Nasional. Kita mesti melangkah menuju Indonesia maju,” begitu ditegaskan Presiden Joko Widodo kala mengemukakan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hri Ulang Th ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada sidang dgn Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Presiden Joko Widodo menyebutkan menjalani thn percepatan pembangunan ini yakni buat lakukan pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan & kesenjangan sosial, sehingga pemerintah berfokus lakukan tiga langkah yakni :

Percepatan pembangunan infrastruktur.
Penyiapan kapasitas produktif & Sumber Daya Manusia.
Deregulasi & debirokratisasi.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur, bersama membangun media infrastruktur dengan cara lebih merata di seluruhnya Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah & memperkecil ketimpangan & kesenjangan sosial, lewat :

Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, & rel kereta api.
Akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, & perumahan rakyat.
Pembangunan infrastruktur pun memerlukan dana yg banyak, & pemerintah tetap mengusahakan mendapatkan dana baik lewat APBN ataupun hubungan kerja dunia bisnis yang lain.

Dana APBN difungsikan utk pembangunan wilayah-wilayah yg marginal, wilayah-wilayah yg tertinggal. Th 2016 ini, investasi Badan Usaha Milik Negara ditargetkan se gede Rp410,2 triliun yg di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dgn nilai proyek se besar Rp347 triliun. Thn 2019 diperbesar mencapai Rp764 triliun.
Sedangkan daerah-daerah lain yg ekonominya menggeliat & tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia bisnis & kerja sama dunia business bersama Badan Usaha Milik Negara (Tubuh Bisnis Milik Negeri).
Terkecuali itu, pemerintah dgn dukungan Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan teroboson bersama mengeluarkan aturan mengenai Amnesti Pajak, yg di harapkan menambah area basis penerimaan pajak guna mempercepat pembangunan & meningkatkan daya saing nasional.

Penyiapan kapasitas produktif & Sumber Daya Manusia

Bersama adanya Warga Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga berarti persaingan di Asia Tenggara makin sengit. Bahkan terkecuali ASEAN namun dengan cara global. Buat itu butuh dipercepat pembangunan infrastruktur sosial, ialah kapasitas produktif & Sumber Daya Manusia (Sumber Daya Manusia), maka bangsa Indonesia mesti ikut berlomba & mesti jadi bangsa juara.

Utk mencapai maksud tersebut, pemerintah menambah area akses penduduk terhadap gerakan ekonomi produktif, bersama mendorong kemajuan & produktifitas bidang UMKM. Bagian yg sejauh ini jadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Upaya yg dilakukan pemerintah merupakan dalam dua thn terakhir sudah menurunkan suku bunga Credit Bisnis Rakyat (KUR) per thn dari 22 prosen jadi 12 prosen kepada thn 2015 & turun jadi 9 prosen kepada th 2016. Pemerintah pula tetap menunjang akses warga utk mendapatkan KUR.

Deregulasi & debirokratisasi

Deregulasi & debirokratisasi yakni katalisator pembangunan infrastruktur fisik & sosial, di mana regulasi yg telah usang mesti diperbaharui utk menyambut perubahan jaman, regulasi yg membingungkan mesti disederhanakan, mekanisme yg rumit mesti dipangkas.

Deregulasi & debirokratisasi dilakukan buat memberikan kecepatan layanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, pula meningkatkan produktifitas, bersama bentuk nyata-nyatanya yakni 12 Paket Kebijakan Ekonomi yg sudah dikeluarkan pemerintah s/d awal Juni 2016.

Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, menurut Presiden, 96 % piranti regulasinya telah selesai disiapkan. Sementara utk mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, sudah dibentuk Unit Pekerjaan Percepatan & Efektifitas Pembuatan Kebijakan Ekonomi tanggal 28 Juni 2016.

Sbg sektor dari deregulasi, pemerintah sudah mensinkronkan beragam peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan & investasi., di mana dari 3.000 Perda telah dibatalkan sebab tak kondusif bagi kemajuan perdagangan & kemudahan mengupayakan.

Sinkronisasi Perda dilakukan utk keperluan nasional, yg artinya termasuk juga kebutuhan daerah, yg bakal mengambil manfaat bagi daerah dalam menarik investasi & membuat arena lapang kerja. Sedangkan Perda yg dibatalkan cuma terkait urusan perdagangan & investasi.

Empat Perihal Strategis mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan & kesenjangan sosial.

Elemen strategis perdana yakni mempercepat reformasi hukum buat berikan kepastian hukum & memenuhi rasa keadilan warga, pula tetap mendorong reformasi birokrasi utk menghadirkan layanan publik yg lebih prima. Sektor utama ini yaitu reformasi & profesionalisme Polri & Kejaksaan. Begitu pula mutu Aparatur Sipil Negeri tetap dioptimalkan supaya Negeri makin kompetitif

Factor strategis ke-2 yaitu perombakan manajemen budget pembangunan. Biaya difokuskan buat program-program prioritas, mesti dimanfaatkan buat keperluan rakyat lewat program-program yg nyata, lewat kerja yg nyata, & terasa manfaatnya utk rakyat. Bukan lagi buat gerakan operasional birokrasi seperti perjalanan Instansi & biaya rapat yg sebenarnya akan di-efisienkan.

Factor strategis ke-3, merupakan politik luar negara. Bersama diplomasi yg kuat Pemerintah mempercepat penjajakan beraneka hubungan kerja pedagangan internasional & perhitungkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), RCEP, & lain-lain.

Pemerintah serta tetap mendorong penyelesaian konflik internasional dengan cara damai, seperti semangat toleransi & perdamaian dalam bermacam macam jumpa bersama negara-negara Arab & dgn Amerika Serikat. Demikian pun Indonesia tetap terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan lewat negosiasi & upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.

Hal strategis keempat merupakan demokrasi, stabilitas politik, & keamanan. Jadi bangsa terpandai dgn menghargai hak azasi manusia & dijauhkan dari gonjang-ganjing politik & lakukan lompatan-lompatan kemajuan.

Pilkada serta-merta tanggal 9 Desember 2015 dengan cara umum berjalan aman, tertib & damai. Kemudian, pemerintah bersama-sama DPR-RI & DPD-RIkonsisten lakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, supaya mampu terlaksana dengan cara lebih baik buat Pilkada serta-merta thn 2017 & Pilkada-pilkadasetelah itu.

Presiden Joko Widodo menegaskan, bersama kerja nyata bangsa Indonesia sanggup jadi bangsa juara, dgn kerja nyata bangsa Indonesia sanggup jadi bangsa maju, jadi bangsa yg berdaulat, mandiri, & berbudaya.