Equity world Futures – Presiden Joko Widodo menyebutkan, berdasarkan data di KEMENKU (Kemenkeu) ada Rupiah 11 ribu triliun duit milik Penduduk Negeri Indonesia (WNI) yg disimpan diluarnegara(LN), & menurut Presiden Joko Widodo data yg diperoleh ia, lebih tidak sedikit lagi. Karenanya Presiden menggandeng para pemilik duit tersebut dapat mengambil kembali duit itu ke Indonesia, supaya dapat dapat berguna bagi rakyat, bagi bangsa, & bagi negeri. Pendapat tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo waktu bicaraterhadap sosialisasi Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di hadapan 10.000 pembisnis yg memenuhi salah satu tempat di Jakarta International (JI) Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8) siang.

Presiden Joko Widodo pun menyambung, yang merupakan mantan entrepreneur, mengaku dia tahu, bahwa duit WNI yg ada di luar negara ada yg disimpan sebab transfer pricing, ada yg disimpan di perusahaan-perusahaan yg agung pula argumen yg lain-lainnya, ada pula di perusahaan yg retail-retail pula. Begitu diungkapkan Presiden seperti yg dilansir dalam web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Dalam peluang tersebut Presiden Joko Widodo menyebut tekanan ekonomi global, tekanan ekonomi eksternal memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, & itu dirasakan seluruhnya negeri, maka dgn segala upaya kebijakan semuanya direbut kembali, baik duit masuk, berebutan bekal masuk, ataupun investasi masuk.

Terkait keadaan tersebut, pemerintah pula menciptakan kebijakan-kebijakan terobosan melalui Paket ekonomi I-XII, yg dapat konsisten dilanjutkan.

Presiden Joko Widodo menekankan dua perihal yg paling mutlak waktu ini, ialah arus duit masuk & arus investasi masuk.

Presiden Joko Widodo meyakinkan pada para pemilik dana bahwa dgn acara tax amnesty dapat diberikan kepastian hukum, buat memberikan payung hukum buatmendeklarasikan modal & merepatriasi. Pun seandainya diinvestasikan di Indonesia, kesempatan returnya lebih baik.

Presiden Joko Widodo serta melanjutkan bahwa acara amnesty pajak ini bukan cuma utk konglomerat, tetapi semua warga. “Yang belum miliki NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak) silahkan minta NPWP mumpung ada amnesti pajak. Yg UMKM, UKM silahkan minta amnesti pajak cuma kena 0,5%. Setengah % yg omsetnya di bawah Rupiah 4,8 miliar,” jelas Presiden Joko Widodo seraya menyatakan, ini merupakan peluang lantaran nantinya th 2018 bakal ada keterbukaan kabar antar Negeri, keterbukaan infointernasional. Maka siapapun yg menaruh uangnya dimana semuanya dapat di buka.